CILEGON – Anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi Golkar, Ayatullah Khumaeni menanggapi kritik Fraksi Gerindra terkait kinerja 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar-Fajar.
Ayat mengungkapkan bahwa program 100 Hari Wali Kota Cilegon Robinsar terganjal oleh warisan utang pemerintah sebelumnya. Karenanya ia meminta semua pihak bersikap proporsional dalam memberikan statement dan memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk menuntaskan program-program yang tengah berjalan.
Ayatullah menilai, gebrakan Robinsar-Fajar selama 100 hari pertama sudah memperlihatkan langkah nyata. Salah satunya adalah upaya penyelesaian utang “warisan” pemerintahan sebelumnya yang mencapai Rp139 miliar.
Baca Juga: Riung Mungpulung HUT Kota Cilegon, Petuah dari Senior untuk Junior
“Sekarang masih dalam tahap pembayaran, dan di triwulan kedua akan dilunasi,” kata Ayatullah, Senin 28 April 2025.
Menurutnya, saat ini masa 100 hari kerja Robinsar-Fajar belum selesai, sehingga capaian-capaian lainnya akan mulai terlihat dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat akan ada gebrakan inovasi program yang menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat. Kemudian soal pengangguran juga akan ada pencapaian,” tuturnya.
Ia menjelaskan, percepatan realisasi 17 program unggulan kepala daerah baru belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena masih dalam tahap penyusunan RPJMD 2024-2029.
“RPJMD baru masuk tahapan rancangan awal. Harus dimaklumi karena anggaran saat ini masih menggunakan APBD yang disusun pada masa jabatan wali kota sebelumnya,” ujar Ayatullah.
Meski demikian, Ayatullah menyebutkan bahwa program 100 hari Robinsar-Fajar sudah menunjukkan aksi konkret. Mulai dari perbaikan saluran air yang mampet, penambalan jalan-jalan rusak, pemberian bantuan dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga respon cepat terhadap keluhan masyarakat melalui media sosial dan pesan pribadi.
“Ini perlu diapresiasi. Apalagi beliau adalah kepala daerah termuda dibanding sebelumnya. Jadi bersabarlah,” katanya.
Lebih lanjut, Ayatullah mengungkapkan bahwa setelah APBD Perubahan disusun pada Juni mendatang, Robinsar-Fajar akan lebih leluasa mengimplementasikan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat.
Sebagai legislator, Ayatullah menegaskan dirinya tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami akan selalu mengkritik, mengevaluasi, mengontrol, dan memberikan masukan. Tapi kritik harus dibarengi solusi. Jangan hanya mengkritik tanpa solusi, apalagi membandingkan dengan kepala daerah sebelumnya yang banyak programnya juga belum selesai,” pungkasnya.
