CILEGON – Nama Rully Kusumawardhany, ASN di Cilegon dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinkes Cilegon tiba-tiba men jadi bahan pembicaraan di WhatsApp group.
Rully Kusumawardhany yang merupakan pegawai negeri itu banyak dibicarakan karena diduga mendukung salah satu paslon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon nomor urut 2.
Dukungan yang dinilai melanggar Undang Undang ASN itu diketahui dilakukan secara terbuka yakni di media sosial Facebook.
Secara terang-terangan Rully Kusumawardhany menulis di kolom komentar akun Facebook Helldy Pemimpin Kota Cilegon yang merupakan akun Facebook paslon Helldy-Alawi.
“Alhamdulillah meriah…. menghibur…. mengedukasi.. gaskeun… pilih sing pasti bae,” tulis Rully Kusumawardhany.
Diketahui, pilih sing pasti bae merupakan slogan milik paslon nomor urut 2 Helldy-Alawi yang juga calon petahan.
Saat dikonfirmasi wartawan terkait dengan komentarnya di akun Facebook Helldy-Alawi, Rully Kusumawardhany belum memberikan klarifikasi. Pesan WhatsApp yang dikirim, Minggu 17 November 2024 malam tadi belum dibalas.
Baca Juga: Survei Charta Politika Robinsar-Fajar Paling Diminati Millenial dan Gen Z
Untuk diketahui, Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan suatu kelompok pegawai negeri yang berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan di Indonesia. ASN terdiri dari pegawai pemerintah yang diangkat secara resmi untuk melayani masyarakat dan menjaga kesinambungan pemerintahan.
Keberadaan ASN sangat penting dalam konteks politik di Indonesia, di mana mereka diharapkan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam pelayanan publik.
Politik praktis, di sisi lain, merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik yang bersifat langsung dan dapat mempengaruhi keputusan politik, seperti kampanye pemilihan dan dukungan terhadap calon tertentu.
Dalam konteks ASN, politik praktis mencakup aksi-aksi yang menunjukkan keberpihakan kepada partai politik atau calon tertentu, yang bertentangan dengan prinsip netralitas yang harus dipegang oleh ASN. Keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat menyebabkan konflik kepentingan dan berpotensi merusak citra institusi pemerintah.
Baca Juga: Tips Mendapatkan Uang di Media Sosial
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas, perlu ditekankan bahwa tindakan politik yang diperbolehkan untuk ASN adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum tanpa menunjukkan dukungan kepada salah satu pihak.
Berbeda dengan politik praktis, tindakan ini tidak melibatkan pengarahan atau pengaruh yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, sangat penting untuk membedakan antara tindakan yang sah dan keterlibatan yang berpotensi merugikan posisi ASN sebagai pelayan masyarakat.
Regulasi Mengenai Sanksi untuk ASN
Aparatur Sipil Negara (ASN) memainkan peran penting dalam menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pemerintahaan. Oleh karena itu, terdapat regulasi yang ketat mengenai keterlibatan mereka dalam politik praktis untuk memastikan bahwa mereka tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu.
Salah satu peraturan utama yang mengatur sanksi bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini secara tegas melarang ASN untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan netralitas mereka, termasuk terlibat langsung di dalam partai politik atau kampanye politik.
Sanksi yang mungkin dikenakan terhadap ASN yang melanggar ketentuan ini bervariasi, mulai dari teguran lisan hingga pemecatan. Bila seorang ASN terbukti terlibat dalam aktivitas politik yang melanggar peraturan, mereka akan menghadapi konsekuensi berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
Baca Juga: Hak dan Kewajiban PPPK yang Telah Lolos Seleksi
Sanksi administratif merupakan bentuk hukuman awal, yang mencakup penurunan pangkat atau mutasi tugas. Namun, dalam kasus pelanggaran berat, seperti menjadi pengurus partai politik atau terlibat dalam kampanye aktif, ancaman pemecatan dari jabatan bisa menjadi hasil akhir.
Regulasi lain yang mendukung larangan ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang dengan jelas menetapkan kewajiban PNS untuk mematuhi prinsip-prinsip netralitas dalam meminta dan menerima sanksi yang berpijak pada fakta pelanggaran yang terjadi.
Penegakan sanksi ini diperlukan untuk memastikan bahwa ASN tetap fokus dalam tugas pelayanan publik, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang mungkin berseberangan. Dengan demikian, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional.
Dampak Keterlibatan ASN dalam Politik Praktis
Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik secara individu maupun pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Salah satu risiko utama adalah hilangnya kredibilitas ASN di mata publik.
ASN diharapkan untuk bertindak objektif dan profesional. Namun, ketika mereka terlibat dalam aktivitas politik, independence dan integritas mereka dapat dipertanyakan. Situasi ini berpotensi menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan menjadikan ASN sebagai alat politik, bukan pelayan publik.
Baca Juga: Pernah Hidup Susah Andra Soni Tak Ingin Masyarakat Banten Susah
Selain itu, keterlibatan ASN dalam politik praktis juga dapat mengakibatkan konflik kepentingan. Ketika seorang ASN berpartisipasi dalam kegiatan politik, terdapat kemungkinan bahwa keputusan yang diambil dalam kapasitas resmi mereka akan bias atau dipengaruhi oleh kepentingan politik pribadi. Hal ini bisa mengarah pada maladministrasi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang, mengurangi efektivitas pemerintahan dalam melayani masyarakat.
Kasus nyata yang menggambarkan dampak negatif tersebut bisa dilihat dari beberapa contoh di mana ASN harus menghadapi sanksi, termasuk pemecatan, karena keterlibatan mereka dalam politik praktis. Di beberapa daerah, ASN yang mendukung calon tertentu dalam pemilihan umum berisiko terdiskualifikasi dari jabatan mereka, menciptakan suasana ketidakpastian dan menurunkan moral di kalangan pegawai negeri lainnya. Dengan begitu, dampak keterlibatan ini tidak hanya mempengaruhi individu ASN tetapi juga merusak stabilitas dan fungsi institusi pemerintah secara keseluruhan.
Secara keseluruhan, dampak keterlibatan ASN dalam politik praktis sangat merugikan. Mengingat pentingnya menjaga integritas dan objektivitas ASN, perlu ditetapkan kebijakan yang ketat untuk mencegah keterlibatan mereka dalam aktivitas politik, demi tercapainya pemerintahan yang bersih dan profesional.
Langkah-langkah Preventif untuk Menjaga Netralitas ASN
Untuk memastikan keberlangsungan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah keterlibatan mereka dalam politik praktis, berbagai langkah preventif perlu diterapkan. Salah satu langkah pertama yang sangat penting adalah penyediaan edukasi dan pelatihan yang komprehensif bagi ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam menjalankan tugas mereka.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang berfokus pada etika pemerintahan, pemahaman mengenai batasan privasi politik, serta dampak negatif dari keterlibatan dalam aktivitas politik praktis.
Baca Juga: Sektor Kelautan dan Perikanan Belum Maksimal Airin-Ade Punya Strategi Khusus
Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran netralitas ASN juga sangat diperlukan. Ini mencakup penerapan sanksi yang jelas dan efektif bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis.
Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang komprehensif yang memuat aturan dan contoh konkret tentang apa yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga ASN dapat lebih memahami risiko yang mungkin mereka hadapi. Penegakan hukum yang adil akan meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya mematuhi aturan dan menjalankan tugas mereka tanpa terlibat dalam politik.
Peran masyarakat juga tidak boleh diabaikan dalam menjaga netralitas ASN. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan dari ASN yang tampak terlibat dalam aktivitas politik.
Melalui platform yang aman dan transparan, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik konstruktif, dan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk menjaga integritas ASN. Dengan demikian, kolaborasi antara ASN, pemerintah, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan secara netral dan profesional.(*)